Berita Pilihan

Senin, 25 Jul 2022, 09:42:45 WIB - 87 | ts

Painan - Kegiatan Uji Publik masih berlanjut, yang didatangi oleh Tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kali ini adalah Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Jumat (22/07)

Sebagaimana tujuan dari Uji Publik ini adalah agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial benar-benar merupakan orang yang layak untuk dibantu, masyarakat berhak bersuara dan menilai ketepatan dari KPM tersebut. Melalui Uji Publik inilah Pemerintah perlahan mengupdate data penerima bantuan, sesuai dengan tema yang digemakan, "Pesisir Selatan Mendengar, Uji Publik Berjalan".

Kegiatan di Nagari Riak Danau menemukan hasil bahwa dari seluruh KPM terdapat 3 orang tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 1 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 2 orang merupakan anggota Perangkat Nagari dan 5 orang meninggal dunia.

Seterusnya, Tim dari Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tersebut melakukan verifikasi Cek Bansos terhadap 2 usulan, yang mana kedua usulan tersebut merupakan keluarga kurang mampu dan telah berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tidak menerima bantuan apapun, saat didatangi ke rumah, kedua usulan tersebut sedang tidak berada di rumah, keterangan dari orang terdekat mereka sedang berada di tempat hajatan keluarga, karena memang mereka berdua bersaudara yang sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri.

Beberapa warga yang sempat ditemui menyatakan bahwa dengan dilakukannya kegiatan ini, mereka merasa Pemerintah bisa memberikan rasa adil, sebab yang tidak berhak lagi menerima bantuan tidak lagi menerima, dan harapan mereka yang masih belum tersentuh oleh bantuan akan tiba saatnya merekapun menerima seperti yang lain.

Seiring dengan kegiatan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkenalkan kepada masyarakat sebuah aplikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu Aplikasi Cek Bansos, dimana melalui aplikasi tersebut masyarakat secara mandiri dapat mengusulkan ataupun mengkritik ketidaklayakan penerima bantuan tanpa diketahui identitas pelapor, dan apabila masyarakat ingin memberikan masukan ataupun kritikan hendaknya dapat disampaikan secara baik dan tertib, tanpa menyalahkan siapapun, karena tanpa kerja sama dari semua pihak Uji Publik ini juga tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

---