Berita Pilihan

Senin, 12 Jun 2023, 15:32:54 WIB - 67 | ts

Painan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2023 di Ruangan Vidcom PCC Painan. Rabu (07/06).

Bupati Pesisir Selatan, Bapak Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. memimpin Verifikasi Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 oleh Team Kementrian PPA RI, yang di pimpin oleh Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Anggota Tim Verifikasi Thomas Rizal - JF Perencana Ahli Madya pada Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan dan Nanang Abdul Chanan - Anggota Tim Independen Evaluasi KLA 2023. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, S.IP. Asisten Pemerintahan Kesra, Gunawan, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Litbang sebagai Ketua Tim Gugus Tugas KLA , Hadi Susilo, S.STP., M.Si, Ketua TP-PKK, Kepala OPD, Instansi Vertikal, Camat Koto XI Tarusan dan IV Jurai, Wali Nagari Painan Selatan dan Wali Nagari Barung-Barung Belantai, Ketua P2TP2A, Ketua Puspaga, Ketua Forum LKSA, Dunia Usaha yg dihadiri oleh Pimpinan Bank Nagari Painan, Baznas BKB PAUD-HI Dwi Lestari, Ketua Yayasan Ya Arahman. Direktur PDAM Tirta Langkisau, Bappas yang membidangi Wilayah Pessel di Padang bergabung dengan Cara Zoom, Koorda Pessel (wartawan) Pengurus Forum Anak.

Dalam sambutan Virtual Zoom Bupati Rusmayul Anwar menyampaikan ucapan " Selamat datang dan sekaligus terima kasih kepada Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI. Kami di sini hadir lengkap semua Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat seperti yg Bapak Ibu lihat dilayar Monitor. dan khusus bagi Forum Anak juga hadir pada ruangan yang berbeda, Semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan Sehat Wal’afiat dan dengan virtual ini tidak mengurangi arti dan kalau ada waktu dan kesempatan Bapak Ibu team dapat berkunjung ke Negeri sejuta Pesona Pesisir Selatan".

Lebih lanjut Bupati menyampaikan Paparan Ekspos terkait Kabupaten Layak Anak (KLA). Pada klaster dan indikator yang akan diverifikasi terkait Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Antara lain Klaster I. Menggambarkan Hak Sipil dan Kebebasan dengan 3 indikator yaitu terkait Informasi Layak Anak, Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akte Kelahiran, Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), Pelembagaan Partisipasi Anak. Klaster II Menggambarkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan 4 Indikator Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif, Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik. Klaster III menggambarkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan 6 Indikator yaitu Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Status Gizi Balita, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah Dua Tahun, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, Lingkungan Sehat (Akes Air Minum dan Sanitasi Layak), Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok. Kaster IV menggambarkan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan 3 Indikator yaitu Wajib Belajar 12 Tahun, Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA), Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak,.Klaster V Perlindungan Khusus menggambarkan 8 indikator Pencegahan dalam Perlindungan Khusus, Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi, Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas , Kelompok Minoritas dan Terisolasi, Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (Khusus Pelaku), Penyelenggaraan KLA Tingkat Kecamatan 2 indikator yaitu Penyelenggaraan KLA di Kecamatan, Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan.

selanjutnya dalam hal tanya jawab terkait klauster dan indikator di Pimpin oleh Sekretaris Daerah, Bapak Mawardi Roska S.IP. Team Verifikasi menanyakan kepada perangkat daerah terkait hal teknis pada klauster dan indikator. Inovasi Percepatan Akte Kelahiran & KIA yang di jawab oleh kepala Disdukcapil, Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA),yang dijawab Oleh Kepala Perpustakaan dan Arsip dan Kepala Dinas Kominfo.

Pelembagaan Partisipasi Anak. Menggambarkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pencegahan Perkawinan Anak Yang dijawab Oleh Kementrian Agama dan Pengadilan Agama. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, yang dijawab Oleh Ketua Puspaga. Terkait Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yaitu Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Status Gizi Balita, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah Dua Tahun, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, Lingkungan Sehat (Akes Air Minum dan Sanitasi Layak), Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok. Dijawab Oleh Ketua Gugus Tugas KLA (Bappeda Litbang) Kabid Kesmas Dinkes,Kepala PUPR, Perkimtan LH.

Untuk Menggambarkan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yaitu Wajib Belajar 12 Tahun, Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA), Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak yang diterangkan oleh Pinca Bank Nagari, Baznas, terkait dana bantuan CSR dan bantuan beasiswa terhadap anak yang tidak mampu. Terkait Perlindungan Khusus dengan indikator Pencegahan dalam Perlindungan Khusus, Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi, Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi, Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (Khusus Pelaku) untuk Perlindungaan Khusus ini dijawab oleh beberapa Instansi Vertikal, Kejaksaan. Pengadilan Negeri, Kepolisian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pol PP Damkar, Yayaysan Ya Arrahman.

Diakhir Zoom, Mawardi Roska menyatakan kepada team VLH KLA bahwa secara teknis Perangkat Daerah terkait telah menerangkan apa yang telah dilaksanakan sesuai tupoksi, Hal Ini menandakan Komitmen Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam Pemenuhan Hak Anak, dan ada beberapa hal yang belum terlengkapi moga kedepannya dapat kita penuhi.

Pada Ruangan Zoom, Forum Anak Team VLH KLA menanyakan terkait, apakah fasilitas atau dukungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Forum Anak? Peran forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), apa saja yang telah dilakukan? bagaimana mekanisme forum anak berdialog dengan Bupati dan jajarannya? Terkait pertanyaan Peran forum anak sebagai 2P dijawab oleh Abdurrra In Mukhlis Ketua Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengabulkan keinginan dari forum anak tentang keinginan untuk mempunyai sekretariat forum anak hal itu disampaikan oleh mereka waktu rapat bersama OPD dan Bupati Pesisir Selatan pada Musrenbang. Selang tiga bulan dari permintaan tersebut kami langsung diberikan sekretariat dan kami sangat berterima kasih kepada Pemda Pesisir Selatan. Kegiatan kami sangat difasilitasi oleh Pemda di antara mengikuti Capacity Building, pemerintah juga menyediakan fasilitas yang ramah anak. Kami juga sering diundang untuk acara-acara Pemda. Kedekatan dengan pemerintah kami selalu diikutsertakan dalam kegiatan apapun dan kami pun punya kontak langsung dengan Bapak Bupati dan Ibuk Bupati. Tentang peran sebagai 2P, Rabbil Maulana Putra menambahkan bahwa bahwa sebagai 2P kami juga menyuarakan tentang stunting, sebagai pelapor kami juga berupaya sebagai agen perubahan, dan untuk pelapor kami juga melaporkan kalau ada teman-teman kami yang dibully, kami membantu untuk mencarikan solusinya. Juga jika ada fasilitas yang belum kami terima, kami menyampaikannya dengan suara anak yang kami suarakan saat ini.

Dalam hal ini mereka juga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menghidupkan penerangan lampu di tempat-tempat umum dan jalan menuju tempat ibadah, fasilitas untuk disabilitas, dan toilet umum. Terakhir anak-anak forum menutup pembicaraan dengan menyampaikan terkait perundungan disekolah-sekolah perlu mendapat perhatian dalam pencegahannya.

---