Dinsos PPA

Painan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula lantai II Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu (10/07).

Acara dihadiri oleh OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan se- Kabupaten Pesisir Selatan, Forkopimda, Instansi Vertikal, Badan Usaha/Swasta, P2TP2A, Bundo Kanduang, GOW, DWPndan Lembaga Bantuan Hukum. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Umum.

dr. Syarizal Antoni Sy, M.P.H menyampaikan betapa pentingnya penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pengambilan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah Daerah. Pelaksanaan Advokasi dan Promosi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat komitmen Perangkat Daerah, Kecamatan,Forkopimda, Instansi Vertikal, Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat, Badan Usaha/swasta serta lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.

Pemateri berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, Mulyadi, SE, MM, dengan Tema Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dimana perlunya pemahaman tahap-tahap Penyusunan Anggaran Responsif Gender yaitu :

- konsep gender, isu gender yang terkait dengan program/kegiatan terpilih/strategis yang ada dalam Renstra OPD,- melakukan analisi gender (GAP) untuk menemukenali isu gender,

- membuat Gender Budget Statement (GBS) sesuai PMK No : 93/2011 dan direvisi dengan PMK No : 112/2012, - membuat TOR untuk setiap output kegiatan sesuai petunjuk Kemenkeu (PMK No 104/2010),

- monitoring dan evaluasi

Kepala Bapedalitbang Hadi Susilo, SSTP, M.Si sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan juga menyampaikan materi dengan Tema Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, dimana disampaikan bahwa Anggaran Responsif Gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki/perempuan, bukan anggatan yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki, ARG mencakup seluruh Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, maka diperlukan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam menjawab isu gender.

Lebih lanjut Kepala Bapedalitbang juga menyampaikan bahwa Perencanaan pembangunan yang responsif gender harus dilakukan oleh para pembuat kebijakan dan para perencana program/kegiatan dan harus dilakukan diseluruh tingkatan administrasi pemerintah yang meliputi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa/Nagari. Kolaborasi memiliki peranan penting untuk akselerasi pengarusutamaan gender.

Penyampaian Akhir oleh Kepala Bidang PPrPA, Hj. Syofianeri, SH, diharapkan kerjasama OPD dan Kecamatan untuk segera menyampaikan Dokumen GAP dan GBS yang merupakan data dukung dalam pengisian Serambi KSP Randa PUG Tahun 2024.