Dinsos PPA

Painan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 di gedung Painan Convention Centre (PCC). Jumat (11/03).

Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta Terdiri dari Camat 15 Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 15 Kecamatan, Kepala Puskesmas 20 Puskesmas, Korwildik cam 15 Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kacabdin UPTD, Kemenag, Kesra, Masjid OPD terkait, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Wendra Rovikto, SSTP, M.Si dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumbar, Sukarma.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si saat membuka sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 menyampaikan Peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sangat diharapkan. Sebab keterpaduan dan keterlibatan semua pihak akan menjadi kekuatan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya masalah pada anak, seperti kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

Melalui sosialisasi itu dia berharap akan terwujud Kabupaten Layak Anak di daerahnya. Sebab Kabupaten Layak Anak itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

"Terkait Kabupaten Layak Anak ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak, dimana bupati dan walikota bertanggung jawab atas penylenggaraan Kabupaten Layak Anak," katanya.

Dia mengakui bahwa apa yang menjadi pembahasan dalam sosialisasi itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena bukan hal yang baru, sehingga dia berharap agar semua komponen terkait di daerah itu dapat melaksanakan program KLA dengan sungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan pemenuhan  hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah itu.

"Terkait KLA, Pessel sejak tahun 2019 sampai 2021 baru berada pada tahap inisiator, artinya kita belum belum mendapatkan peringkat apapun. Dari itu saya berharap ada upaya terpadu untuk mencapai peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari tingkat pratama, madya, nindya, utama, hingga ke tingkat KLA," harapnya.

Dalam kesempatan itu dia juga menekankan kepada camat agar juga mewujudkan Kecamatan Layak Anak (Kelana), Nagari Layak Anak (Nalana), serta juga membentuk dan menggiatkan Forum Anak Kecamatan (FAK), Forum Anak Nagari (FAN), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan.

Termasuk juga Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat nagari.

"Hal ini juga diharapkan bisa dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan melalui semua puskesmas untuk menciptakan Puskesmas Layak Anak (PLA). Tentunya melalui sembilan indikator yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan jajaran Dinas Pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak (SRA) di tingkat SD dan SMP. Sebab persentase sekolah ramah anak ini juga kita harapkan meningkat setiap tahunnya," kata Wabub lagi.

Selain itu dia juga berharap di daerah itu juga terwujud tempat ibadah atau masjid ramah anak melalui penyediaan berbagai sarana yang nyaman bagi anak untuk beribadah, belajar, dan berkumpul.

"Dari itu saya minta kepada semua perangkat daerah agar segera membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA dengan mengintegrasikannya dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstrada, RKPD, dan Renja OPD. Pastikan semua kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 24 indikator KLA tersedia anggarannya di semua perangkat daerah terkait," ingatnya.

Kepala Dinas PPPA Pessel, Wendra Rovikto, SSTP,M.Si dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya memang berharap daerah itu bisa menjadi KLA. Berdasarkan hal itu maka pihaknya akan terus berupaya melakukan berbagai upaya dan juga terobosan-terobosan dengan melibatkan berbagai komponen dan instansi terkait lainnya.