Dinsos PPA

Painan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendampingi Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat melakukan Singkronisasi DTKS dan Data P3KE di Nagari Taluk Tigo Sakato. Senin (07/08).

Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan Nagari terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan Kegiatan Singkronisasi DTKS dan Data P3KE oleh Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. Sesuai arahan ketua Tim Penangan Fakir Miskin Perkotaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan sebagaimana yang diketahui luas oleh masyarakat merupakan kondisi lemah secara ekonomi, secara ilmiah kemiskinan dapat dibagi beberapa kategori, diantaranya KEMISKINAN RELATIF, dimana masyarakat hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar maka terdapat kelompok terbawah, kelompok itulah yang disebut kemiskinan relatif. KEMISKINAN ABSOLUT, dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. KEMISKINAN STRUKTURAL yaitu masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar, bisa karena pendidikan yang rendah, budaya dan lain-lain. KEMISKINAN KULTURAL, dimana terjadinya kemiskinan mental yang disebabkan oleh pandangan atau budaya, masyarakat lebih pasrah dengan kemiskinannya dan KEMISKINAN EKSTREM, dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan tidak ada pula sumber daya alam yang dapat dikelola.

Dalam sambutan Wali Nagari, bahwa masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato secara umum tidak berada dalam kemiskinan ekstrem, seiring dengan arahan dari Bapak Camat Batang Kapas, beliau berharap agar masyarakat yang telah lebih dulu mendapat bantuan agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan bantuan itu diberikan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hadir sebagai narasumber, memaparkan secara kondisi umum bagaimana kondisi kemiskinan sesuai Kepmensos dan beliau juga membahas kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Singkronisasi DTKS dan Data P3KE yang diakomodir oleh Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat ini diharapkan secara mandiri Nagari juga dapat dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak memiliki ketergantungan dan kecenderungan terhadap bantuan dari pemerintah.

Diakhir kegiatan dilakukan assesment oleh Tim Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat kepada 30 peserta terundang yang ada dalam Data P3KE.